Hasil Monitoring DPRD Grobogan, Stok Pupuk Bersubsidi Dipastikan Aman -->

Advertisement

loading...

Hasil Monitoring DPRD Grobogan, Stok Pupuk Bersubsidi Dipastikan Aman

Wednesday, November 4, 2020

Kabar Klambu - Menjelang musim tanam (MT) I ini Stok pupuk bersubsidi di Kabupaten Grobogan dipastikan aman. Hal itu diketahui dari monitoring komisi B DPRD Grobogan di gudang pupuk yang ada di Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo dan Desa Depok, Kecamatan Toroh, Selasa (3/11/2020).


Pelaksana tugas (Plt) Kadinas Pertanian Grobogan Sunanto mengatakan, pada tahun 2020 ini, pihaknya mendapat alokasi pupuk jenis Urea sekitar 77 ribu ton. Dari alokasi sebanyak itu, sudah tersalurkan hampir mencapai 60 ribu ton. Sehingga masih ada stok sekitar 17 ribu ton.

“Dari stok yang tersisa sebanyak 17 ribu ton ini, sekitar 10 ribu ton pupuk untuk jatah penyaluran bulan November. Sedangkan sisanya sebanyak 7 ribu ton untuk bulan Desember,” katanya.

Ia menjelaskan, pada bulan Oktober 2020 luasan areal tanam padi ada 12.500 hektare, jagung ada 19.500 hektare dan kedelai berkisar 1.060 hektare. Kemudian, pada bulan Nopember ini diperkirakan ada tambahan areal tanam padi seluas 25 ribu hektare dan bulan Desember sekitar 10 ribu hektare.

“Dari areal tanaman padi, jagung maupun kedelai seluas ini maka kebutuhan akan pupuk masih bisa tercukupi. Minimal sampai akhir tahun kebutuhan pupuk masih aman berdasarkan dari stok yang masih ada dengan luasan areal tanam,” ujarnya.

Menurutnya, kendala yang terjadi di lapangan beberapa waktu lalu disebabkan persoalan mekanisme pembelian pupuk. Di mana, pada 1 September lalu muncul surat dari Kementrian Pertanian agar hanya melayani pembelian pupuk menggunakan Kartu Tani.

Namun, pada 16 September ada surat agar bisa melayani secara manual bagi Kartu Tani yang bermasalah, asalkan namanya terdaftar dalam e-RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok).

“Adanya perubahan mekanisme pembelian pupuk itu sempat memunculkan persoalan di lapangan. Hal ini sebenarnya sudah kami sosialisasikan,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Grobogan Setiawan Djoko Purwanto mengatakan, dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil semua pihak yang terlibat di dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi.

Yakni, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, perwakilan produsen pupuk, Distributor, hingga perwakilan LMDH dan Kelompok Tani.

“Setelah kami cek tadi ternyata stok pupuk di gudang masih banyak. Namun, kabar yang berkembang kok sampai ada kelangkaan pupuk. Untuk itu, secepatnya akan kami panggil semua pihak yang terkait supaya penyaluran pupuk ke petani bisa kembali lancar,” tegasnya.