Baru! Taktik Politik Level Pilkades Dengan Mengandalkan Undian Berhadiah

Advertisement

Baru! Taktik Politik Level Pilkades Dengan Mengandalkan Undian Berhadiah

Tuesday, November 20, 2018

Animasi Politik Bagi-bagi Hadiah
Kabar Klambu - Pada perhelatan pilkades yang diadakan serempak di beberapa desa di kabupaten Grobogan, ditemukan sebuah model politik inovasi baru. Dimana salah seorang kandidat membagi-bagikan kupon berhadiah yang akan diundi usai Pilkades berlangsung. Tidak tanggung-tanggung, beberapa unit sepeda motor yang jadi Grandprize-nya. Lumayan menggiurkan bukan?

Taktik tersebut digunakan untuk menarik minat warga agar memilih kandidat yang "dermawan" yang rela membagikan hadiah mewah untuk ukuran orang desa. Tentu saja undian berlaku hanya jika si kandidat terpilih. Dengan demikian diharapkan banyak warga yang akan tergiur untuk menyumbangkan suaranya dengan tujuan agar dapat berkesempatan memiliki sepeda motor, tv, kulkas, sepeda dan atau hadiah lainnya yang ditawarkan.

Dari  desa yang memakai tak-tik tersebut, Desa Klambu adalah contohnya. Semenjak beberapa hari terakhir jelang pelaksanaan Pilkades 22 November 2018 nanti, tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah-rumah warga dengan memberikan selembar brosur serta beberapa kupon undian yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah keluarga yang memiliki hak pilih di satu rumah yang didatangi.

Lalu, taktik seperti ini apakah legal? Setelah saya pelajari dengan seksama, praktik pembagian kupon undian berhadiah tersebut ternyata termasuk dalam salah satu kegiatan Money Politic yang jelas sifatnya menawarkan atau menjanjikan sebuah imbalan agar dipilih, hal tersebut dilarang dalam aturan setiap Pemilu.  Meski dalam Pilkades ini tidak ada aturan yang mengatur soal (politik uang), Namun pihak Kepolisian bisa menindak tegas apabila ada laporan terkait adanya praktek Money Politik seperti yang tertera dalam KUHP, tepatnya tertera dalam UU KUHP Pasal 149 ayat (1) dan (2).

Ayat (1) berbunyi, “Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah.”

Sementara ayat (2) berbunyi, ”Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap”.

Dampak dari sebuah Money Politic sendiri tidak main-main, Money Politic dapat menimbulkan tak ada lagi rasa kepedulian sebagian warga desa untuk memilih pemimpinnya yang benar-benar bisa 'mbangun deso'. Pemimpin yang bisa membuat warganya tinggal nyaman di kampung dengan program-programnya yang brillian.

Saya juga pernah mendengar kenapa banyak warga lebih menyukai uang daripada siapa yang jadi pemimpin? Mereka menyatakan bahwa kalau seorang pemimpin yang dipilih sudah jadi, apa mereka benar-benar melaksanakan janjinya? Jika tidak mereka juga tak akan menuntut lebih karena suara mereka sudah dihargai uang. Kenyataan yang sungguh membuat miris.

Dari peristiwa-peristiwa semacam ini, akankah kita bisa berharap negeri ini bisa keluar dari keterpurukan? Sedangkan demokrasi di pemerintahan paling bawah saja sudah tak sehat dan tak beraturan.