Pemilik Kandang Ayam Yang Menuai Protes Warga Menggantungkan Hidup Dari Usaha Peternakan Setelah Usaha Meubelnya Merosot

Baca Juga

Usaha Meubel milik Suwito pengusaha peternakan yang di demo warga

Kabar Klambu - Pemilik kandang ayam yang belakangan sering di demo warga yakni Suwito warga Desa Penganten mengaku menggantungan hidupnya dan keluarga dari usaha peternakan ayam tersebut setelah usaha lainnya di bidang Meubel menurun drastis. Oleh sebab itu dirinya memohon agar usahanya tersebut tak ditutup total.

Suwito meminta waktu untuk mencari solusi yang sama-sama menguntungkan bagi dirinya dan keluarga serta masyarakat sekitar karena ia yakin kandang ayam tersebut nantinya dapat memberikan lapangan kerja untuk warga.

"Saya mengakui belum mengantongi ijin usaha peternakan ayam. Tetapi, saya mohon jangan sampai kandang saya ditutup total. Ijinkan saya untuk berbuat sesuatu untuk keluarga dan masyarakat, karena kandang tersebut bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jujur saat ini saya menggantungkan hidup dari kandang ayam itu, karena usaha meubel saya sudah surut," tutur Suwito.

Baca Juga:

• Tak Kunjung Menemukan Titik Terang, Warga Dusun Keyongan, Penganten Ramai-ramai Datangi Dinas Lingkungan Hidup Grobogan Terkait Polemik Kandang Ayam 
• Menolak Kebaradaan Kandang Ayam Peternakan, Warga Dusun Keyongan, Penganten Blokir Akses Jalan Dengan Memasang Pagar Bambu

Seperti diberitakan kabarklambu.com sebelumnya, Warga dusun Keyongan RT 5 RW 2 beramai-ramai datangi dinas Lingkungan Hidup Grobogan agar dilakukan mediasi antara pemilik kandang ayam dan warga yang selama ini berseteru.

Dalam mediasi yang berlangsung 3 jam tersebut akhirnya dicapai keputusan bahwa pemilik kandang sepakat untuk menghentikan operasional kandang, sampai yang bersangkutan mengantongi ijin usaha peternakan ayam. Warga juga sepakat untuk membuka portal yang sempat dipasang di jalan Dusun keyongan, dan melepas sejumlah banner penolakan keberadaan kandang ayam yang dipasang di sejumlah titik di Dusun Keyongan.

"Poin-poin itu telah disepakati kedua belah pihak. Jika terjadi pelanggaran, ada sanksi yang akan dikenakan. Karena ini berkaitan dengan Perda, maka sanksinya menjadi ranah Satpol PP," ucap Widyarsono Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Grobogan yang kali ini menjadi pimpinan mediasi.